Rektor Universitas Kapuas Sintang, menyerahkan naskah kajian akademis tentang Transfer Insentif Pembangunan Berwawasan Lingkungan (TEMBAWANG) kepada Bupati Sintang, Jarot Winarno.

tembawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,SINTANG — Rektor Universitas Kapuas Sintang, Dr. Antonius menyerahkan naskah kajian akademis tentang Transfer Insentif Pembangunan Berwawasan Lingkungan (TEMBAWANG) kepada Pemkab Sintang.

Naskah akademis ini hasil kerjasama Unka Sintang bersama Pemkab Sintang yang juga didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Global Environment Facility (GEF), dan Kalimantan Forest Project (Kalfor) United Nations Development Programme.

Sebelum naskah akademik diserahkan kepada Bupati Sintang, Jarot Winarno terlebih dahulu digelar Focus Group Discussion (FGD) yang dipandu oleh Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Wawan Aliyunan, Rabu 23 September 2020.

Rektor Universitas Kapuas Sintang, Dr. Antonius mengatakan munculnya program Transfer Insentif Pembangunan Berwawasan Lingkungan (TEMBAWANG) ini tidak terlepas dari kepedulian dan kebijakan Pemkab Sintang terhadap lingkungan.

Menurutnya, ada banyak kebijakan Pemkab Sintang yang pro terhadap lingkungan sehingga menarik banyak Non Government Organization (NGO) untuk membuat kegiatan yang mendukung dan mendorong kebijakan Pemkab Sintang di bidang lingkungan.

“Tanpa adanya kebijakan kepala daerah, tentu sulit bagi NGO untuk masuk,” jelasnya.

Program Tembawang ini dianggap sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2019 tentang rencana aksi daerah Kabupaten Sintang Lestari 2019-2021.

“Tentu aksi ini tidak boleh hanya sebuah rencana tetapi harus sampai pada sebuah aksi nyata.

Program Tembawang inilah salah satu aksi nyata kegiatan perlindungan lingkungan di Kabupaten Sintang,” harap Antonius.Semula, Anton menyebut Tembawang ini memasukan beberapa indikator yang diformulasikan kedalam alokasi dana desa.

Tetapi setelah dilakukan kajian dan mengumpulkan data, ternyata Sintang memiliki desa yang banyak yakni 390 desa dan satu desa yang belum selesai mengakibatkan desa tersebut belum mendapatkan ADD. “Struktur pemerintah desa di Sintang juga sangat minimalis karena hanya 2 kasi dan 2 kaur.

Semua desa belum membentuk struktur desa yang maksimal yakni 3 kasi dan 3 kaur.

Awalnya kami ingin ada insentif bagi desa tetapi karena ada persoalan, maka kami memilih dalam bentuk alokasi,” jelasnya.

Hendra, Tim Unka Sintang yang terlibat dalam kajian akademis tentang Transfer Insentif Pembangunan Berwawasan Lingkungan (TEMBAWANG) menambahkan Kabupaten Sintang memiliki luas 21. 635 KM2 dan memiliki luasan Area Penggunaan Lain (APL) di Kabupaten Sintang adalah 8. 920 KM persegi.

“Sehingga indikator tembawang ini mudah kita terapkan karena mudah dan memiliki data akurat, adil dan ada di semua desa, sederhana tetapi memiliki dampak besar bagi perlindungan lingkungan,” katanya.

Menurut kajian Unka Sintang, ada dua kemungkinan yang akan terjadi yakni tembawang akan menambah ADD jika desa memiliki poin nilai indikator tembawang yang baik atau tembawang akan mengurangi ADD jika desa memiliki poin nilai indikator buruk.

“ADD Tembawang akan dapat diterapkan jika memenuhi syarat pertama, dana alokasi formula sudah melebihi dari total pengeluaran desa untuk pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta pengeluaran wajib lain yang bersumber dari ADD.

Kedua, tidak terdapat kesenjangan yang sangat tinggi antara desa yang memiliki indikator tembawang baik dan yang buruk,” jelasnya.

Sumber Berita
/ Pemberitaan Media