Percepatan Proses Pelepasan dan Regulasi untuk Menunjang Rencana Ibukota Negara yang baru di Kalimantan Timur

Pertemuan koordinasi proses percepatan process dan mekanisme penyiapan rencana lokasi ibuka negara yang baru dipimpin oleh Sekretaris Provinsi Kaltim.

Pada tanggal 5 Novermber 2019, Ditjen PKTL mengadakan pertemuan koordinasi untuk mempercepat process pelepasan hutan dan regulasinya guna menunjang tersedianya lokasi untuk Ibukota Negara yang baru.. Tujuan dari diadakan rapat koordinasi ini adalah untuk menindak lanjuti hasil pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang kebijakan nasional tentang ibukota Negara yang baru yang harus disiapkan oleh Ditjen PKTL. Staf khusus untuk Menteri LHK, Yuyu Rahayu, menyatakan bahwa “sampai saat ini, regulasi tertulis yang berkaitan dengan rencana pemindahan ibukota Negara terbatas”. Presiden mengharapkan secara administrasi, lokasi untuk Ibukota Negara yang baru ini dapat siap pada akhir Desember 2019 lengkap dengan sertifikatnya. Ditjen PKTL bertanggung jawab untuk menyediakan lokasi calon IKN tersebut dari segi penyediaan lahannya serta kajian tentang lahan dan lingkunganya dihubungkan dengan dampaknya pada local, provinsi, nasional, bahkan internasional.
Pertemuan koordinasi ini dipimpin oleh Sekretariat Provinsi Kaltim, M. Sabani. Pertemuan ini dihadiri oleh kurang lebih 40 orang yang berasal dari berbagai instansi, termasuk didalamnya dihadiri oleh Staf Khusus Menteri LHK, Sekditjen PKTL, Tim PKTL, BPKH wilayah Kaltim, Dinas Kehutanan Kaltim, Dinas PUPR, Bappeda Kaltim, Universitas Mulawarman. Proyek Kalfor berpartisipasi dan memfasilitasi sebagian dari pelaksanaan pertemuan koordinasi ini.

Dalam arahannya, Sekretaris Provinsi Kaltim, M. Sabani, mengatakan bahwa” pertemuan koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan kebijakan nasional mengenai rencana lokasi ibukota Negara yang baru. Ditjen PKTL telah memulai proses untuk mempercepat realisasi dari proses penyediaan tersebut”. “Kita harus mencari bentuk dan menyepakati proses untuk penyediaan lokasi ini dengan menggunakan regulasi yang ada dulu. Kita harus memulai secepatnya dan tidak perlu menunggu aturan yang baru. Oleh karena itu, mari kita gunakan regulasi yang ada dan secara paralel mengembangkan regulasi tambahan yang diperlukan untuk mendukung kebijakan tersebut” kata Kustanta, Sekretarid Ditjen PKTL dalam arahannya. Direktur Pengukuhan Ditjen PKTL mempresentasikan dan menjelaskan tempat rencana lokasi tersebut secara detil termasuk dimana lokasi perkantoran utama, areal-areal penunjangnya, fungsi hutan saat ini yang ada di sekitar rencana lokasi IKN dan pengelolaannya.

Dalam sesi diskusi, ada beberapa isu penting yang muncul terkait dengan rencana lokasi IKN yang baru ini. Diantaranya adalah bagaimana peran pemerintah kabupaten/kota dalam tim terpadu, jumlah aggaranyang diperlukan dan darimana sumbernya, strategi untuk melepas hutan, lokasi kantor kantor utama dan luasan arealnya. Di hutan yang ada, ada hutan-hutan yang telah terbebasi perijinan seperti HTI, hutan penelitian, hutan pendidikan (KHDTK), hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan APL. Untuk melepas kawasan hutan yang ada, aka nada dua proses pelepasan yaitu pelepasan hutan produksi menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), kemudian proses pelepasan KPH ke APL. Ditargetkan bahwa APL nya nanti sudah bersertifikasi pada akhir Desember 2019. Untuk mencapai target ini, maka dibuatlah jadwal kegiatan yang sangat ketat yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi terkait, dan dimulai dengan hari ini.

Pertemuan koordinasi ini ditutup jam 10.30 oleh Sekretaris Provinsi Kaltim. Team PKTL dan PUPR Kalti segera mengadakan pertemuan tehnis kecil untuk mengkoordinasikan bagaimana memproses surat permohonan dari Gubernur ke KLHK untuk segera ditandatangani leh Gubernur. Isi dari surat ini menyebutkan permintaan Gubernur ke KLHK agar KLHK dapat segera memproses pelepasan kawasan hutan inni dan memulai proses teknis penyiapan lainnya secepat mungkin.(mfood).

/ Aktifitas Proyek